Mendorong Pemerintah Menambah Tugas BPK

Misbakhun Dorong Pemerintah Untuk Menambah Tugas BPK



Sumber : Google

Mukhamad Misbakhun mendorong untuk pemerintah dalam menambah tugas para Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk pengawasan dana desa.

Hal inin disampaikan, karena Misbakhun menilai BPK belum maksimal dalam tugas pengawasan meskipun anggaran sudah ditambah.
"BPK juga sama, tetapi apa yang terjadi, kenaikan anggaran mereka tidak pernah signifikan. Inilah kalau menurut saya, teman-teman di Komisi XI sebagai mitra kerja mereka dalam kaitannya ini, kalau menurut saya perlu kita sampaikan kepada menteri keuangan bahwa tugas mereka perlu ditambah," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIdengan BPK, BPS, BPKP,  dan LKPP di Gedung DPR RI, Selasa (3/7).
Ada juga anggaran BPK yang semulanya berada diangka Rp 2,74 triliun naik menjadi Rp 2,76 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.
Misbakhun menyatakan juga bahwa Komisi XI akan menyetujui berapapun anggaran yang diajukan dalam RAPBN asalkan jelas output nya.
Kementrian keuangan meminta 46 triliun, kita ngomong ke pak Hari Purnomo, "kalau perlu 50 triliun kita masih, tetapi output nya juga harus jelas", terusnya. 
Di sisi yang lain pengawasan dari Komisi XI kepada lembaga perlu diperketat untuk mencegah adanya praktek korupsi dilembagiliua.
"Kita selalu bicara ada korupsi di sana, ada korupsi di sana tetapi heavynya tidak pernah kita tahu, titiknya ada dimana, pencegahannya ada dimana, pengawasannya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa dan itu menjadi tugas kita di komisi XI ini untuk segera melakukan upaya-upaya yang serius," tambahnya.
Selain itu agar lembaga-lembaga yang penting bisa mendapatkan anggaran yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
"Doperasikan secara efisien, tugas dan tanggung jawab mereka bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Sumber : akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sekarang Jabatan Joko Driyono Dipikul Oleh Iwan Budianto

Image
Sekarang Iwan Budianto memikul tugas dari Joko Driyono yang sedang tersangkut masalah hukum untuk memikul jabatan sebagai pelaksanaan tugas (Plt) Ketua Umum PSSI. Pada pertemuan pada hari Kamis (2/5) di dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) yang bertempat di kantor PSSI, Jakarta Pusat keputusan itu diambil. Setelah Joko Driyono memberikan wewenang kepada Gusti Randa untuk menggantikan posisinya, hal mengenani jabatan ini sempat menjadi kontroversi. Tetapi hal ini dianggap oleh banyak pihak sudah melanggar statuta PSSI. Menurut pasal 40 ayat 6 statuta PSSI, Apabila Ketua Umum secara permanen atau sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, Wakil Ketua Umum akan mewakilinya sampai dengan Kongres berikutnya. Maka memang Iwan Budianto lah orang yang berhak mengemban jabatan tersebut. Iwan Budianto akan memimpin PSSI hingga berlangsungnya kongres untuk memilih Ketua Umum selanjutnya. Agenda ini rencananya digelar pada awal tahun depan. Dalam rapat tersebut juga di...
Read more

Hasil Pemilu Diminta untuk Dihormati Elite Politik Oleh Rektor UGM

Image
Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada menyampaikan, integritas dan martabat terlihat dari rasa hormat terhadap hasil akhir perhitungan. Dan untuk itu dirinya mengajak semua elemen mengawasi prosesnya dan menghormati hasilnya. "Pemilihan umum yang berjalan jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan yang kuat di mata rakyat," kata Panut melalui keterangan resminya, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Imbauan itu justru semakin penting, tidak hanya sekedar gempita menya,but pesta demokrasi tetapi penting setelah pelaksanaan pemungutan suara. Karena, unsur kejujuran dan unsur keadilan mutlak dibutuhkan oleh rakyat. Sikap jujur dan adil merupakan proses penting kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diletakan dalam konteks demokrasi, tutur Panut. Karena hal ini bertujuan supaya tercapainya masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Untuk itu, terdapat etika dalam usaha-usaha mencapai kemenangan dan mewujudkan hak setiap orang dalam mendukung kandidat. Yaitu, tidak...
Read more

RUPSLB Putuskan Merubah Direksi BNI Terkecuali Achmad Baiquni

Image
sumber: CDN Cowas JP Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah susunan direksi dari Bank  BNI  dirubah, adapun perubahan tersebut nama  Achmad Baiquni   masih bertengker menjadi Direktur Utama untuk Bank  BNI . Sebelum Bank  BNI  menggelar RUPSLB ini sudah terlebih dahulu Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara yang menggelar RUPSLB tersebut.   Achmad Baiquni   sebelumnya diangkat dalam RUPS  BNI   pada 17 Maret 2015 dan mendapat persetujuan dari OJK pada 16 April 2015. Lahir tahun 1957,  Baiquni  memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Padjadjaran dan Sarjana (S2) dari  Business Management , A sian Institute of Management , Makati, Filipina. Sebelumnya  Achmad Baiquni  menjabat sebagai Direktur Keuangan BRI (2010 - 2015), Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah  BNI  (2008-2010), Direktur Korporasi BNI (2006 - 2008) dan Direktur Konsumer...
Read more