Misbakhun Menegaskan Pemerintah Jokowi Manjakan UMKM


Misbakhun Menegaskan Pemerintah Jokowi Manjakan UMKM


Menurut Misbakhun, Presiden Jokowi sangat gigih untuk mendorong anak muda terjun dalam dunia usaha kecil menengah dan menekuninya supaya bisa berkembang.

Misbakhun juga mengatakan cara Presiden Jokowi untuk mendukung dan mendorong anak muda merintis bisnis ini adalah membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ini ialah salah satu caranya.

“Ini pertama kali ada di pemerintahan Pak Jokowi”, ujar Misbakhun dalam seminar bertema “Memilih Pemimpin Masa Depan Pro Ekonomi Rakyat”, yang digelar di Indostering Forum di Conclave Auditorium, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (15/8).

Misbakhun yang dikenal gigih ini membela kebijakan Jokowi menambahkan, pemrintahan saat itu terus memaksimalkan potensi anak para muda. Kepemerintahan Jokowi, ungkap Misbakhun, memberikan uang seluasnya bagi para anak muda untuk dapat bisa mengembangkan diri dibidang usaha, termasuk ekonomi kreatif.

Hal yang menarik menurut Misbakhun adalah kebijakan pemerintah memberi kelonggaran pada para usaha kecil menengah, khususnya tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendapatnya, kelonggaran ini dalam hal permodalan memperbanyak pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah.

"Di Indonesia ini ada sekitar 59 juta pelaku usaha kecil dan menengah. Sedangkan pelaku usaha menengah ke atas itu tidak lebih dari dua juta," ujarnya.

Mantan pegawai di Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan itu mengatakan kendala bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) merupakan permodalan.
Namum, kata Misbakhun, pemerintah Presiden Jokowi membuat kebijakan yang berpihak pada UMKM.

"Karena kita sadar bahwa mereka butuh keberpihakan negara. Inilah yang kemudian mau tidak mau harus menjadi sebuah policy berkesinambungan dan berkelanjutan bagi semua kepentingan," terangnya.

Lebih dalam Misbakhun menjelaskan, keberpihakan pemerintah kepada pelaku UKM juga dilengkapi dengan program tax amnesty. Bahkan, Presiden Jokowi pada Juni lalu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 memutus tarif pajak penghasilan (PPH) final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%.



Sumber : akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sekarang Jabatan Joko Driyono Dipikul Oleh Iwan Budianto

Image
Sekarang Iwan Budianto memikul tugas dari Joko Driyono yang sedang tersangkut masalah hukum untuk memikul jabatan sebagai pelaksanaan tugas (Plt) Ketua Umum PSSI. Pada pertemuan pada hari Kamis (2/5) di dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) yang bertempat di kantor PSSI, Jakarta Pusat keputusan itu diambil. Setelah Joko Driyono memberikan wewenang kepada Gusti Randa untuk menggantikan posisinya, hal mengenani jabatan ini sempat menjadi kontroversi. Tetapi hal ini dianggap oleh banyak pihak sudah melanggar statuta PSSI. Menurut pasal 40 ayat 6 statuta PSSI, Apabila Ketua Umum secara permanen atau sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, Wakil Ketua Umum akan mewakilinya sampai dengan Kongres berikutnya. Maka memang Iwan Budianto lah orang yang berhak mengemban jabatan tersebut. Iwan Budianto akan memimpin PSSI hingga berlangsungnya kongres untuk memilih Ketua Umum selanjutnya. Agenda ini rencananya digelar pada awal tahun depan. Dalam rapat tersebut juga di...
Read more

Hasil Pemilu Diminta untuk Dihormati Elite Politik Oleh Rektor UGM

Image
Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada menyampaikan, integritas dan martabat terlihat dari rasa hormat terhadap hasil akhir perhitungan. Dan untuk itu dirinya mengajak semua elemen mengawasi prosesnya dan menghormati hasilnya. "Pemilihan umum yang berjalan jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan yang kuat di mata rakyat," kata Panut melalui keterangan resminya, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Imbauan itu justru semakin penting, tidak hanya sekedar gempita menya,but pesta demokrasi tetapi penting setelah pelaksanaan pemungutan suara. Karena, unsur kejujuran dan unsur keadilan mutlak dibutuhkan oleh rakyat. Sikap jujur dan adil merupakan proses penting kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diletakan dalam konteks demokrasi, tutur Panut. Karena hal ini bertujuan supaya tercapainya masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Untuk itu, terdapat etika dalam usaha-usaha mencapai kemenangan dan mewujudkan hak setiap orang dalam mendukung kandidat. Yaitu, tidak...
Read more

RUPSLB Putuskan Merubah Direksi BNI Terkecuali Achmad Baiquni

Image
sumber: CDN Cowas JP Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah susunan direksi dari Bank  BNI  dirubah, adapun perubahan tersebut nama  Achmad Baiquni   masih bertengker menjadi Direktur Utama untuk Bank  BNI . Sebelum Bank  BNI  menggelar RUPSLB ini sudah terlebih dahulu Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara yang menggelar RUPSLB tersebut.   Achmad Baiquni   sebelumnya diangkat dalam RUPS  BNI   pada 17 Maret 2015 dan mendapat persetujuan dari OJK pada 16 April 2015. Lahir tahun 1957,  Baiquni  memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Padjadjaran dan Sarjana (S2) dari  Business Management , A sian Institute of Management , Makati, Filipina. Sebelumnya  Achmad Baiquni  menjabat sebagai Direktur Keuangan BRI (2010 - 2015), Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah  BNI  (2008-2010), Direktur Korporasi BNI (2006 - 2008) dan Direktur Konsumer...
Read more