Program Jokowi Hentikan Angka Kemiskinan


Misbakhun Mengatakan Program PKH Jokowi Hentikan Rantai Kemiskinan


Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden yaitu Jusuf Kalla terus berupaya mewujudkan sejumlah kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat. Salah satu caranya adalah dengan membuat Program KeluargaHarapan (PKH).

Program ini ialah bentuk pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun percaya, bahwa program PKH ini mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

"Penerima PKH sekitar 10,5 juta orang. PKH itu adalah program di mana pemerintah memberi subsidi tunai kepada rakyat. Di mana anggota keluarga yang bersekolah, baik itu tingkat SD, SMP dan SMA, supaya mereka, keluarga miskin ini, bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkesinambungan," paparnya dalam diskusi panel yang digagas Indosterling Group bertajuk "Memilih Pemimpin Masa Depan Pro Ekonomi Rakyat”, di Jakarta, Rabu(15/8).

Lesgilator dari fraksi Partai Golkar, percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam memecahkan masalah akan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Karena dengan memiliki pendidikan yang tinggi masyarakat yang masih terikat pada angka kemiskinan akan dapat menjawab permasalahan tersebut.

"Orang miskin seperti mereka bisa berubah jalur kehidupan yang miskin dengan pendidikan. Bakat-bakat mereka bisa diasah, bisa ditampilkan keluar, karena apa? Begitu mereka punya pendidikan yang bagus, maka rantai kemiskinan itu bisa dipotong," kata dia.

PKH dipercaya mampu menyangkal anggapan orang miskin maelahirkan kemiskinan. Karena kesulitan mereka dalam menjalankan pendidikan bisa ditanggapi dengan bantuan subsidi tunai tersebut.

Misbakhun menekankan masalah pendidikan inilah yang harus menjadi intervensi negara. Karena dipercaya dapat memotong angka kemiskinan itu.
“Dengan apa ? yaitu dengan program-program yang mengentaskan. Meski membutuhkan cost yang tinggi, tapi negara hadir”, ujar Misbakhun.



Sumber : akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sekarang Jabatan Joko Driyono Dipikul Oleh Iwan Budianto

Image
Sekarang Iwan Budianto memikul tugas dari Joko Driyono yang sedang tersangkut masalah hukum untuk memikul jabatan sebagai pelaksanaan tugas (Plt) Ketua Umum PSSI. Pada pertemuan pada hari Kamis (2/5) di dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) yang bertempat di kantor PSSI, Jakarta Pusat keputusan itu diambil. Setelah Joko Driyono memberikan wewenang kepada Gusti Randa untuk menggantikan posisinya, hal mengenani jabatan ini sempat menjadi kontroversi. Tetapi hal ini dianggap oleh banyak pihak sudah melanggar statuta PSSI. Menurut pasal 40 ayat 6 statuta PSSI, Apabila Ketua Umum secara permanen atau sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, Wakil Ketua Umum akan mewakilinya sampai dengan Kongres berikutnya. Maka memang Iwan Budianto lah orang yang berhak mengemban jabatan tersebut. Iwan Budianto akan memimpin PSSI hingga berlangsungnya kongres untuk memilih Ketua Umum selanjutnya. Agenda ini rencananya digelar pada awal tahun depan. Dalam rapat tersebut juga di...
Read more

Hasil Pemilu Diminta untuk Dihormati Elite Politik Oleh Rektor UGM

Image
Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada menyampaikan, integritas dan martabat terlihat dari rasa hormat terhadap hasil akhir perhitungan. Dan untuk itu dirinya mengajak semua elemen mengawasi prosesnya dan menghormati hasilnya. "Pemilihan umum yang berjalan jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan yang kuat di mata rakyat," kata Panut melalui keterangan resminya, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Imbauan itu justru semakin penting, tidak hanya sekedar gempita menya,but pesta demokrasi tetapi penting setelah pelaksanaan pemungutan suara. Karena, unsur kejujuran dan unsur keadilan mutlak dibutuhkan oleh rakyat. Sikap jujur dan adil merupakan proses penting kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diletakan dalam konteks demokrasi, tutur Panut. Karena hal ini bertujuan supaya tercapainya masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Untuk itu, terdapat etika dalam usaha-usaha mencapai kemenangan dan mewujudkan hak setiap orang dalam mendukung kandidat. Yaitu, tidak...
Read more

RUPSLB Putuskan Merubah Direksi BNI Terkecuali Achmad Baiquni

Image
sumber: CDN Cowas JP Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah susunan direksi dari Bank  BNI  dirubah, adapun perubahan tersebut nama  Achmad Baiquni   masih bertengker menjadi Direktur Utama untuk Bank  BNI . Sebelum Bank  BNI  menggelar RUPSLB ini sudah terlebih dahulu Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara yang menggelar RUPSLB tersebut.   Achmad Baiquni   sebelumnya diangkat dalam RUPS  BNI   pada 17 Maret 2015 dan mendapat persetujuan dari OJK pada 16 April 2015. Lahir tahun 1957,  Baiquni  memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Padjadjaran dan Sarjana (S2) dari  Business Management , A sian Institute of Management , Makati, Filipina. Sebelumnya  Achmad Baiquni  menjabat sebagai Direktur Keuangan BRI (2010 - 2015), Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah  BNI  (2008-2010), Direktur Korporasi BNI (2006 - 2008) dan Direktur Konsumer...
Read more