Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Masih Dalam Pertimbangan



Setelah sudah menerima usulan dari pimpinan serikat buruh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya akan mempertimbangkan terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III.
"Itu juga usulan, kita pertimbangkanlah, karena memang kita harus berhitung, harus berkalkulasi," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/9/2019).

 Agar anggaran BPJS tidak menjadi defisit maka adanya perhitungan itu sangat membantu, tutur Presiden.

 Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, pada sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan dirinya dan Presiden Presiden Konfederasi Serikat Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Newa Wea, membahas tiga hal. Yakni penolakan RUU Ketenagakerjaan yang merugikan buruh, rencana revisi PP Nomor 78/2015 tentang pengupahan, serta penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III.

 "Kami mengatakan iuran BPJS kelas III akan memberatkan rakyat dan menurunkan daya beli. Oleh karena itu kami mengusulkan dan menyarankan kepada beliau untuk dipertimbangkan agar iuran kelas III tidak dinaikkan," kata Said.

 Sementara itu Andi Gani mengatakan kenaikan iuran BPJS kelas III akan mempengaruhi kehidupan buruh dan rakyat kecil.

 Andi mengatakan Presiden Jokowi telah menerima usulan dengan baik dan mengimbau seluruh buruh untuk tetap tenang menghadapi gejolak hukum saat ini.
Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sekarang Jabatan Joko Driyono Dipikul Oleh Iwan Budianto

Image
Sekarang Iwan Budianto memikul tugas dari Joko Driyono yang sedang tersangkut masalah hukum untuk memikul jabatan sebagai pelaksanaan tugas (Plt) Ketua Umum PSSI. Pada pertemuan pada hari Kamis (2/5) di dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) yang bertempat di kantor PSSI, Jakarta Pusat keputusan itu diambil. Setelah Joko Driyono memberikan wewenang kepada Gusti Randa untuk menggantikan posisinya, hal mengenani jabatan ini sempat menjadi kontroversi. Tetapi hal ini dianggap oleh banyak pihak sudah melanggar statuta PSSI. Menurut pasal 40 ayat 6 statuta PSSI, Apabila Ketua Umum secara permanen atau sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, Wakil Ketua Umum akan mewakilinya sampai dengan Kongres berikutnya. Maka memang Iwan Budianto lah orang yang berhak mengemban jabatan tersebut. Iwan Budianto akan memimpin PSSI hingga berlangsungnya kongres untuk memilih Ketua Umum selanjutnya. Agenda ini rencananya digelar pada awal tahun depan. Dalam rapat tersebut juga di...
Read more

Hasil Pemilu Diminta untuk Dihormati Elite Politik Oleh Rektor UGM

Image
Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada menyampaikan, integritas dan martabat terlihat dari rasa hormat terhadap hasil akhir perhitungan. Dan untuk itu dirinya mengajak semua elemen mengawasi prosesnya dan menghormati hasilnya. "Pemilihan umum yang berjalan jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan yang kuat di mata rakyat," kata Panut melalui keterangan resminya, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Imbauan itu justru semakin penting, tidak hanya sekedar gempita menya,but pesta demokrasi tetapi penting setelah pelaksanaan pemungutan suara. Karena, unsur kejujuran dan unsur keadilan mutlak dibutuhkan oleh rakyat. Sikap jujur dan adil merupakan proses penting kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diletakan dalam konteks demokrasi, tutur Panut. Karena hal ini bertujuan supaya tercapainya masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Untuk itu, terdapat etika dalam usaha-usaha mencapai kemenangan dan mewujudkan hak setiap orang dalam mendukung kandidat. Yaitu, tidak...
Read more

RUPSLB Putuskan Merubah Direksi BNI Terkecuali Achmad Baiquni

Image
sumber: CDN Cowas JP Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah susunan direksi dari Bank  BNI  dirubah, adapun perubahan tersebut nama  Achmad Baiquni   masih bertengker menjadi Direktur Utama untuk Bank  BNI . Sebelum Bank  BNI  menggelar RUPSLB ini sudah terlebih dahulu Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara yang menggelar RUPSLB tersebut.   Achmad Baiquni   sebelumnya diangkat dalam RUPS  BNI   pada 17 Maret 2015 dan mendapat persetujuan dari OJK pada 16 April 2015. Lahir tahun 1957,  Baiquni  memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Padjadjaran dan Sarjana (S2) dari  Business Management , A sian Institute of Management , Makati, Filipina. Sebelumnya  Achmad Baiquni  menjabat sebagai Direktur Keuangan BRI (2010 - 2015), Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah  BNI  (2008-2010), Direktur Korporasi BNI (2006 - 2008) dan Direktur Konsumer...
Read more